Negara Indonesia atau lebih dikenal Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), merupakan Negara yang cukup terkenal di dunia, terutama kawasan Asia Tenggara. Keterkenalan Negara Indonesia tidak lepas dari jumlah pulaunya dengan total mencapai 17.504 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di samping itu jumlah provinsinya mencapai tiga puluh empat. Tentu saja, pemberitaan ini tidak berlanjut ke isu sosial yang saat ini menimpa saudara kita di bagian timur.
Fokus pemberitaan adalah sebuah usaha yang tidak hanya dinikmati oleh masyarakat sekitarnya, tetapi juga bagi wisatawan. Lokasinya di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, provinsi Sulawesi Selatan. Keunikan desa ini adalah kehadiran hutan Mangrove yang bila diukur dengan ukuran Hektare(ha)mencapai 173,5 ha. Lokasinya mencapai tujuh kilometer (dari kota Sinjai) dan 1.791 kilometer (dari kota Tangerang). Tak heran apabila hutan Mangove Tongke-Tongke meraih predikat sebagai hutan terapat, terluas serta sebagai salah satu destinasi ekowisata nasional.
Ekowisata adalah segala aktivitas wisata yang memiliki tanggung jawab terhadap alam, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Hutan Mangrove Tongke-Tongke merupakan salah satunya. Hutan Mangrove Tongke-Tongke yang dikenal masyarakat Indonesia saat ini, bukanlah hutan Mangrove yang dulu dikenal warga desa Tongke era tahun 1994. Terciptanya hutan Mangrove sebagai ekowisata nasional, merupakan hasil pemikiran sederhana seorang lelaki desa bernama H. Taiyeb A. Mappasere(62).
Tahun 1994, desa Tongke-Tongke merupakan desa yang terdampak banjir rob dan abrasi sehingga dikhawatirkan mengganggu aktivitas warga disana. “Memang awalnya kami menanam bakau ini untuk melindungi rumah dari abrasi yang dipicu terpaan ombak besar”. Pernyataan ini adalah alasan lelaki desa ini gigih menjadikan desanya sebagai yang mampu bertahan dari terjangan abrasi di bibir pantai. Ide sederhana H. Taiyeb A. Mappasere rupanya terinspirasi dari desa tetangganya, Samataring, yang menjadikan tambak dan Mangrove sebagai kombinasi penahan abrasi dan banjir rob.
Berbekal bantuan ketujuh belas warga desa Tongke-Tongke, mereka saling bahu-membahu menanam bibit Mangrove di bibir pantai. Hasilnya empat tahun kemudian, hutan Mangrove Tongke-Tongke menjadi hutan Mangrove ekowisata yang kita kenal sekarang. Perjalanan Taiyeb belum selesai pasca dirinya menerima penghargaan dari Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Dirinya melanjutkan petualangannya ke wilayah Kabupaten Wajo(Sulawesi Selatan), Kota Pare-Pare(Sulawesi Selatan) sampai ke Timika(Papua).
Tahun 2017, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinjai mulai mengelola kawasan Mangrove serta secara bertahap membenahinya. Di sisi lain, kehadiran Mangrove meningkatkan konstribusi Pendapatan Asli Daerah(PAD) desa Tongke-Tongke. Sekarang desa Tongke-Tongke tak perlu takut dengan abrasi maupun banjir rob. Kepedulian warga desa Tongke-Tongke berhasil menjadikan desanya akrab dengan alam. Bahkan Pemkab Sinjai mendapat hadiah berupa dana dari Kementerian Pariwisata. Selain dana dari Kementerian Pariwisata, juga mendapat bantuan dari Pemprov Sulawesi Selatan. Diharapkan dengan bantuan dana tersebut, desa Tongke-Tongke mampu melahirkan lapangan kerja untuk warga desanya, juga tingkat kesejahteraan desa ini menjadi lebih baik.
Di atas merupakan contoh ekowisata yang tidak hanya melindungi warganya, tapi juga mengembangkan sisi perekonomian, perikanan, dan kedekatan. Hutan Mangrove Tongke-Tongke yang terkenal tidak lahir hanya dengan ide saja. Butuhnya bantuan, kerja keras, serta keinginan melestarikan yang sudah dibuat menjadi motivasi pasca melindungi desa dari abrasi dan banjir rob. Tugas seorang jurnalis lingkungan adalah mengajak dan membuat masyarakat percaya bahwa setiap tindakan menghasilkan dampak terhadap bumi, baik itu kecil maupun besar.
Apabila sebuah tempat dengan potensi ekowisata terbengkalai bukan karena warga sekitar tidak peduli, tapi kekurangan modal dan pengetahuan, maka di sanalah tugas jurnalis lingkungan. Pemberitaan yang menarik mampu memancing tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi juga memancing Kementerian Pariwisata serta “pengusaha/Badan Usaha” untuk membuka lapangan pekerjaan di wilayah ekowisata. Bagaimanapun tetap ada peraturan-peraturan tak tertulis yang perlu dipatuhi “pengusaha/Badan Usaha” dan wisatawan saat berkunjung ke lokasi ekowisata. Tentu saja, tujuannya meminimalkan kerusakan yang disebabkan manusia itu sendiri.
Sumber :
Jejak Sederhana 